_________________________________________________________________
Surabaya, JP.-
Jika ada orang LSM yang mengkritik LSM, itulah Direktur Cides Adi
Sasono. Tokoh yang kini menjadi Sekjen ICMI itu melihat gejala menarik
akibat kerusuhan 27 Juli lalu. Apa itu? Menurut dia, kini banyak LSM
(lembaga swadaya masyarakat) yang ”tiarap”, tak lagi memunculkan
aktivitas normalnya.
”Padahal, peran LSM dalam pengembangan ekonomi di negara ini tetap
diperlukan, terutama dalam pengembangan ekonomi kerakyatan,” katanya
di Surabaya kemarin. Yang menarik, alumnus ITB ini juga menyinggung
PRD (Partai Rakyat Demokratik) yang disebut-sebut sebagai dalang
kerusuhan 27 Juli itu. Menurut dia, PRD ini merupakan LSM yang
berkembang menjadi kelompok penekan (pressure group). Sebab, yang
mereka lakukan bukan lagi dalam kerangka sebagai LSM, tapi lebih
sebagai kelompok penekan itu. Berikut petikan wawancara dengan aktivis
LSM yang kini dikenal lebih dekat dengan kalangan birokrasi ini. Anda
menyebut-nyebut peran LSM sangat dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi
kerakyatan. Bisa dijelaskan…?
LSM adalah kelompok non-pemerintah yang bergerak dalam bidang yang
sifatnya membantu masyarakat. Dalam perkembangannya, ada tiga generasi
LSM. Pertama, generasi LSM yang disebut social charitative. Ini adalah
LSM yang dalam aktivitasnya membantu masyarakat langsung bertindak
”memberikan ikan”. Dalam pemikiran LSM generasi ini, orang miskin
yang butuh makan pada hari itu juga ya harus dibantu dengan diberi
makanan. Bisa mati kalau orang miskin itu masih harus disuruh bekerja
untuk memperoleh makanan. Generasi kedua adalah LSM yang tidak
langsung memberikan ikan, tetapi lebih mengutamakan menyediakan kail.
LSM ini lebih mengarah ke pengembangan swadaya masyarakat. Namun,
masih belum juga menjawab tantangan. Misalnya, masyarakat diberi kail
untuk mancing, tetapi ternyata sungainya tercemar. Di suruh mancing di
laut, kalah sama pukat. Dari situlah, lalu lahir kelompok LSM generasi
ketiga, yakni yang banyak berkembang saat ini.
Bagaimana pola operasi LSM generasi ketiga itu? LSM generasi ketiga
ini tidak sekadar membantu masyarakat dalam memecahkan masalahnya,
tetapi juga membantu supaya tidak timbul masalah. Generasi LSM ini
lebih mengarah ke advokasi kepentingan masyarakat terhadap berbagai
kebijakan. Misalnya, advokasi terhadap warga yang tergusur karena
perencanaan kota. Lalu, bagaimana kaitan peran LSM dengan pengembangan
ekonomi kerakyatan? Bersama kelompok-kelompok lain, misalnya
cendekiawan, LSM sangat diperlukan untuk memacu peran masyarakat dalam
menggunakan teknologi untuk pengembangan perekonomiannya. Melalui
aktivitas- aktivitasnya, yang mampu membangun ekonomi kerakyatan ya
LSM-LSM itu. Sungguh sayang, kalau gara-gara peristiwa 27 Juli itu,
kini LSM-LSM ikut-ikutan tiarap. Kalau boleh saya imbau, janganlah LSM
ikut-ikut tiarap. Yang diuber-uber kini itu kan bukan mereka. Anda
melihat latar belakangnya mengapa LSM harus ikut tiarap?
Ya, salah satunya karena adanya dugaan PRD terlibat dalam kerusuhan
itu. Mungkin, mereka khawatir ikut diduga terlibat. Padahal, PRD itu
kan tidak lagi tepat disebut LSM. Melihat pola aktivitasnya, PRD lebih
tepat disebut kelompok penekan (pressure group). Mereka tidak lagi
berbicara teknis, tetapi unsur politisnya lebih besar. Sebenarnya,
bagaimana Anda melihat pola aktivitas PRD itu? Mereka kan juga
mengajukan tuntutan perbaikan ekonomi rakyat? Memang iya. Misalnya,
soal tuntutan mereka untuk menaikkan upah pekerja hingga Rp 7.000.
Kemudian, menurunkan harga. Tetapi, itulah saya katakan, PRD lebih
berkembang sebagai kelompok penekan. Mereka tidak lagi mengutamakan
teknis, tetapi politis.
Soal upah Rp 7.000 misalnya, mereka tidak mempertimbangkan aspek
teknis yang harus diperhitungkan jika upah dinaikkan. Mereka tidak
memperhitungkan bahwa gara-gara menetapkan UMR baru yang menyebabkan
inflasi 30 persen, Menaker sudah harus di-PTUN-kan oleh sejumlah
pengusaha.
Mereka lebih mengembangkan radikalisme, dengan mengajukan usul yang
tidak ada dasarnya. Termasuk, pola mereka untuk menggunakan kaum
pekerja sebagai alat perjuangannya. Mereka tidak berhitung bahwa di
Indonesia, kaum pekerja adalah minoritas, sehingga konsep mereka jelas
tidak bisa terwujud. Adakah dampak yang ditimbulkan aktivitas kelompok
penekan itu terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan? Yang jelas,
dampaknya adalah menghambat demokratisasi itu sendiri. Radikalisme
yang mereka kembangkan telah menyebabkan terjadinya set back, termasuk
dalam hal aktivitas LSM. Karena, LSM termasuk berperan dalam membangun
ekonomi kerakyatan, bisa disebut aktivitas mereka juga berdampak
menghambat pengembangan ekonomi kerakyatan. (pam/end)
